Rabu, 14 Mei 2014
Klenmark Kekuasaan ( TALK SHOW )
Klenmark Kekuasaan
By Prie GS
Sumber , smartfm jakarta
Salah seorang walikota pernah mengeluh kepada saya tentang banyaknya rapat dan acara, sampai kehabisan waktu untuk bekerja.
Kalau keluhan itu benar, maka begitu pula keadaan gubernur dan presiden.
Itu baru kegiatan resmi, diluar kegiatan resmi akan banyak kegiatan yang menyita waktu.
Tidak resmi tapi penting. Jauh lebih penting dari persoala-persoalan resmi, mulai dari mengurus politik, kongsi politik, lobi politik, dan konflik politik.
Jika itu keadaan kekuasaan, lalu apa yang bisa diharapkan dari jabatan politik? Bisa saja wkatu untuk kekuasaan lebih dominan daripada untuk pembangunan. Belum lagi dengan paradoks demokrasi, misalnya seluruh kepala daerah adalah atasan PNS.
PNS harus nertal, tapi pemimpin mereka boleh sibuk kampanye. Bagaimana mungkin pihak yang tidak netral bisa menyuruh orang untuk netral.
Dalam kekuasaan sekarang, telah tersimpan bibit kepatuhan semu yang bisa berbuah menjadi kebangkangan.
Betapa terbatasnya waktu kekuasaan untuk bisa meninggalkan warisan berharga bagi publik, walau telah dipakai seluruh periode kekuasaannya. Apalagi kalau tidak sampai satu periode, atau setengah periode.
Undang-undang harus tanggap untuk mengamankan zona waktu itu, bahwa pejabat publik harus merampungkan seluruh periodenya sebagai kontrak politik.
Pindah jabatan hanya ingin niak kelas atau turun kelas sebelum rampung periodenya, harus dianggap sebagai pengingkaran konrak politik dan pengingkaran mandat publik. Ini bukan pelanggaran etika berpolitik saja, tapi juga pidana politiik.
Hanya cacat hukum dan faktor kesehatan yang bisa menghentikan kekuasaan di tengah jalan.
Menghentikan jabatan sesuka hati demi ambisi politik akan membuat jabatan kehilangan perlindungan.
Jika walikota ingin jadi gubernur, atau gubernur ingin jadi presiden, kalau gagal boleh kembali ke jabatan lamanya, maka jabatan hanya menjadi tempat iseng yang bisa didatangai kalau butuh, dan bisa ditinggalkan kalau tidak butuh lagi. Mandat publik itu soal keramat, bukan soal iseng.
Berikut adah beberapa pertanyaan yg akan di jawab oleh kang Prie ,
Pertanyaan:
1.
2.
3.
download mp3. ( 1 jam )
By Prie GS
Sumber , smartfm jakarta
Salah seorang walikota pernah mengeluh kepada saya tentang banyaknya rapat dan acara, sampai kehabisan waktu untuk bekerja.
Kalau keluhan itu benar, maka begitu pula keadaan gubernur dan presiden.
Itu baru kegiatan resmi, diluar kegiatan resmi akan banyak kegiatan yang menyita waktu.
Tidak resmi tapi penting. Jauh lebih penting dari persoala-persoalan resmi, mulai dari mengurus politik, kongsi politik, lobi politik, dan konflik politik.
Jika itu keadaan kekuasaan, lalu apa yang bisa diharapkan dari jabatan politik? Bisa saja wkatu untuk kekuasaan lebih dominan daripada untuk pembangunan. Belum lagi dengan paradoks demokrasi, misalnya seluruh kepala daerah adalah atasan PNS.
PNS harus nertal, tapi pemimpin mereka boleh sibuk kampanye. Bagaimana mungkin pihak yang tidak netral bisa menyuruh orang untuk netral.
Dalam kekuasaan sekarang, telah tersimpan bibit kepatuhan semu yang bisa berbuah menjadi kebangkangan.
Betapa terbatasnya waktu kekuasaan untuk bisa meninggalkan warisan berharga bagi publik, walau telah dipakai seluruh periode kekuasaannya. Apalagi kalau tidak sampai satu periode, atau setengah periode.
Undang-undang harus tanggap untuk mengamankan zona waktu itu, bahwa pejabat publik harus merampungkan seluruh periodenya sebagai kontrak politik.
Pindah jabatan hanya ingin niak kelas atau turun kelas sebelum rampung periodenya, harus dianggap sebagai pengingkaran konrak politik dan pengingkaran mandat publik. Ini bukan pelanggaran etika berpolitik saja, tapi juga pidana politiik.
Hanya cacat hukum dan faktor kesehatan yang bisa menghentikan kekuasaan di tengah jalan.
Menghentikan jabatan sesuka hati demi ambisi politik akan membuat jabatan kehilangan perlindungan.
Jika walikota ingin jadi gubernur, atau gubernur ingin jadi presiden, kalau gagal boleh kembali ke jabatan lamanya, maka jabatan hanya menjadi tempat iseng yang bisa didatangai kalau butuh, dan bisa ditinggalkan kalau tidak butuh lagi. Mandat publik itu soal keramat, bukan soal iseng.
Berikut adah beberapa pertanyaan yg akan di jawab oleh kang Prie ,
Pertanyaan:
1.
2.
3.
download mp3. ( 1 jam )
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar